REMBANG - 2025, prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem terintegrasi menyasar 15 desa. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Afan Martadi, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan sosialisasi dokumen RPKD Kabupaten Rembang periode 2025-2029, di Aula Bappeda Kabupaten Rembang, Senin (23/12).
Kepala Bappeda Kabupaten Rembang mengatakan Penanganan kemiskinan di 2025 diprioritaskan pada 15 desa di Kabupaten Rembang diprioritaskan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati dengan tetap memperhatikan lokasi prioritas sesuai bidang pada dokumen RPKD 2025 - 2029.
"Hal itu sesuai SK Bupati nomor 400.9.14/909/2004," imbuhnya.
Ia menerangkan 15 desa sasaran Karangasem Bulu, Woro Kragan, Bangunrejo Pamotan, Tuyuhan Pancur, Waru Rembang, Bancang Sale, Glebeg Sulang.
Di samping itu 5 desa di Kecamatan Sedan meliputi Desa Sidomulyo, Menoro, Mojosari, Candimulyo dan Desa Sidorejo.
Selain itu menyasar 3 desa di Kecamatan Sluke yaitu Desa Labuhan Kidul, Bendo dan Desa Manggar.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro' menargetkan angka kemiskinan di kota garam nol persen baik indikator keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan layanan dasar lainnya.
"Kalau bicara kemiskinan tentu bukan soal harta. Bukan soal rupiah, bukan hanya soal penghasilan orang per orang," ujarnya.
Wakil Bupati mengungkapkan program untuk menurunkan kantong kemiskinan diarahkan melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni maupun perbaikan sanitasi.
Pria yang akrab disapa Gus Hanies ini menyebutkan persentase kemiskinan Kabupaten Rembang pada 2024 di angka 14,02% mengalami penurunan dibandingkan dengan 2023 di angka 14,17% atau menurun 0,15%.
Bahkan dari analisis perkembangan antar waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara trenline menurun, yang berarti program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang berdampak terhadap penurunan persentase kemiskinan. Meskipun dari sisi perkembangan antar waktu mengalami penurunan yang perlu dicermati adalah terjadi perlambatan penurunan di tahun 2023 dan 2024.
Jumlah penduduk miskin di ujung timur Pantura Jawa Tengah itu menurut Gus Hanies pada 2024 sebanyak 91,45 ribu. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar secara jumlah lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Blora.(Masudi/CBFM)
https://cbfmradio.com/2025-penanganan-kemiskinan-sasar-15-desa/
